Beranda Penyederhanaan Perijinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Database Good Practice
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Sektor Ekonomi
Sub-sektor Penyederhanaan Perijinan
Provinsi Jawa Tengah
Kota/Kabupaten Sragen
Institusi Pelaksana Badan Perizinan Dan Penanaman Modal (BPTPM)
Kategori Institusi Pemerintah Kabupaten
Kontak Jl. Raya Sukowati No. 255 Sragen
Peneliti dan Penulis Dra. Yuniarti, MH

Mengapa program/kebijakan tersebut muncul?
Lambannya pelayanan, sulit dan rumitnya persyaratan yang dipenuhi dan tidak adanya kejelasan masalah pembiayaan dalam pelayanan perizinan

Apa tujuan program/kebijakan tersebut?
Menyelenggarakan pelayanan perizinan yang baik untuk mewujudkan iklim investasi di daerah

Bagaimana gagasan tersebut bekerja?
Gagasan tersebut direalisasikan dengan menyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimana seluruh kegiatan penyelenggaraan perizinan mulai dari tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam pada satu tempat.

Siapa inisiatornya? Siapa saja pihak-pihak utama yang terlibat?
Bupati dan Wakil Bupati Sragen, Untung Wiyono dan Agus Fatchurrahman

Apa perubahan utama yang dihasilkan?
Terselenggaranya pelayanan perizinan dengan mekanisme, persyaratan, pembiayaan dan waktu penyelesaian yang jelas

Siapa yang paling memperoleh manfaat?
Masyarakat dan pelaku usaha


Deskripsi Ringkas

Citra buruk pelayanan publik di Indonesia pada masa lalu terlanjur melekat di kalangan masyarakat luas. Lambannya pelayanan, sulit dan rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi dan tidak transparannya masalah pembiayaan menimbulkan keengganan masyarakat untuk mengurus perijinan. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi perkembangan perekonomian sehingga menghambat proses terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Pemerintah Daerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri yang harus diselesaikan sebagaimana   diamanatkan dalam Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Menurut undang-undang tersebut bahwa salah satu tujuan dari kebijakan otonomi adalah mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat. Untuk itu kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan otonomi daerah.  

Sehubungan hal tersebut atas inisiasi Bupati Untung Wiyono dan Wakil Bupati Agus Fatchurrahman (2001-2006) melaksanakan inovasi di bidang pelayanan perizinan yaitu dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Perizinan. Sebelum mencapai bentuk suatu pelayanan perizinan di Kab. Sragen ini,  telah melalui proses yang panjang dan mengalami berbagai perubahan yang dimulai dengan membentuk Perizinan Terpadu Satu Atap (PTSA) pada tahun 2000. Keberadaan PTSA Kab. Sragen ini ternyata belum dapat menjawab harapan masyarakat dan hanya dapat berjalan selama 1 (satu) tahun.

Belajar dari pengalaman kegagalan penyelenggaraan PTSA tersebut maka pada tahun 2002 Kab. Sragen membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Perizinan. Dengan penyelenggaraan PTSP ini maka  kegiatan penyelenggaraan perizinan mulai dari tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dengan pola ini maka proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan, kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan, kejelasan prosedur pelayanan, dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses sesuai dengan urutan prosedur, mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan, pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Kelembagaan PTSP Kab. Sragen telah mengalami beberapa peningkatan dimulai tahun 2002 dalam bentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT), tahun 2003 menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), tahun 2006 meningkat menjadi Badan Pelayanan Terpadu (BPT), tahun 2008 terjadi perubahan nomenklatur menjadi Badan Perizinan Terpadu (BPT) dan dengan bergabungnya Bidang Penanaman Modal maka dengan Perda Nomor 5 tahun 2011 terjadi perubahan nomenklatur menjadi Badan Perizinan Dan Penanaman Modal (BPTPM).

Atas penyelenggaraan PTSP ini Kab. Sragen telah menerima berbagai penghargaan dan dipergunakan sebaagai best practice bagi daerah lain , yaitu:

  1. Setya Abadi Praja dari Gubernur jawa tengah
  2. Citra pelayanan Prima
  3. Terpilih sebagai Best Practice Modul dari LPM UNS yang ditulis dalam buku Reformasi Pemerintah Daerah
  4. Terpilih sebagai best Practice Modul dari JPIP Surabaya
  5. Terpilih sebagai best Practicemodul dari JICA Jepang dan dibuat film dan telah Diedarkan ke berbagai Kabupaten/Kota di indonesia
  6. Direkomendasikan oleh ADB dan IFC sebagai contoh model KTP di buat panduan tentang OSS yang diedarkan ke berbagai kabupaten /kota di Indonesia
  7. Otonomi Award bidang Pelayanan Publik dari JPIP-Jawa post
  8. Penghargaan sebagai kabupaten Model Program Pelayanan Satu Pintu dari BKKSI
  9. Rangking 1 Daerah Pro Investasi  Jawa Tengah Tahun 2005
  10. Terpilih sebagai Best Practice Modul dan internews
  11. Citra Bhakti Abdi Negara dari Presiden RI Tahun 2006
  12. Terpilih Best Practice Modul JICA Tahun 2007
  13. Terpilih best Practice Modul Depdagri Tahun 2007
  14. Terpilih sebagai Kabupaten Percontohan di Bidang Palayanan Tahun 2007
  15. Terpilih sebagai Kota Penyelenggara PTSP Terbaik oleh Presiden
  16. Terpilih sebagai Kepala Pemerintah Terbaik dari PWI Pusat
  17. Terpilih sebagai Kabupaten Terbaik Bidang Investasi (Investment Award) Tahun 2009
  18. Terpilih sebagai Kabupaten Terbaik I Bidang Investasi (Investment Award) Tahun 2010
  19. Terpilih sebagai Kabupaten  Terbaik I Self Assesment se Jawa Tengah 2010

Setelah sukses menyelenggarakan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kabupaten Sragen berusaha menambah dan menyempurnakan di bidang pelayanan publik. Selain menyelenggarakan pelayanan perizinan dengan standarisasi yang jelas maka mengupayakan terselenggaranya tempat pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga proses proses berjalan lebih cepat. Salah satu terobosan yang dilakukankan adalah menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Sragen dapat segera terwujud karena Bupati Sragen memiliki  Good will terhadap kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dan kebijakan ini dapat segera direalisasikan selain  banyaknya dukungan dari semua komponennya juga karena Kab. Sragen telah memiliki success story dalam penyelenggaraan PTSP.

Tidak dipungkiri bahwa berbagai kebijakan daerah yang dilaksanakan di Kab. Sragen, termasuk penyelenggaraan PTSP ini merupakan kristalisasi dari bertemunya pemikiran para aparat birokrasi dengan saran, masukan dan kritikan dari masyarakat. Dan ajakan Bupati Sragen untuk tidak pernah lelah mencintai Sragen nampaknya telah menjadi energi positif bagi semua kalangan untuk selalu berpikir dan bertindak kreatif. Keberhasilan pelaksanaan PTSP Kab. Sragen tidak lepas dari faktor kepemimpinan yang kratif, visioner dan berani mengambil keputusan dengan membangun komitemen seluruh unsur birokrasi dan stakeholder yang ada. Komitmen tersebut menjadi energi untuk mewujudkan  perbaikan pelayanan publik untuk mempercepat pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, mengubah image, membangun trust terhadap birokrasi.

Unduh Profil Lengkap (246 kB - 9272 Download)
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.pdf Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.pdf
dientri: 28.11.2012    diakses: 941   

Beri Komentar

Security code
Refresh