Beranda Penyederhanaan Perijinan BPP Kota Probolinggo Memacu Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penyederhanaan Perijinan
Database Good Practice
BPP Kota Probolinggo Memacu Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penyederhanaan Perijinan
Sektor Ekonomi
Sub-sektor Penyederhanaan Perijinan
Provinsi Jawa Timur
Kota/Kabupaten Probolinggo
Institusi Pelaksana Badan Pelayanan Perijinan
Kategori Institusi Pemerintah Kota
Kontak -
Peneliti dan Penulis Gitadi Tegas

Mengapa program/kebijakan tersebut muncul?
Pelayanan perijinan yang lambat dan berbelit-belit

Apa tujuan program/kebijakan tersebut?
Untuk meningkatkan laju investasi daerah

Bagaimana gagasan tersebut bekerja?
Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana mandat nasional

Siapa inisiatornya? Siapa saja pihak-pihak utama yang terlibat?
Bupati Probolinggo

Apa perubahan utama yang dihasilkan?
Pelayanan menjadi lebih efektif dan cepat

Siapa yang paling memperoleh manfaat?
Masyarakat dan pengusaha


Deskripsi Ringkas

Berbicara persoalan perijinan, umumnya selalu cenderung memiliki kesan lamban, berbelit-belit, dan tidak banyak biaya. Hal inilah yang menjadi citra umum masyarakat terhadap pelayanan perijinan. Birokrasi yang bekerja sangat tidak efektif dan efisien berpotensi untuk menghambat laju investasi disuatu daerah. Karena kondisi semacam itulah, maka inisiatif penyederhanaan perijinan menjadi penting untuk dilakukan. 

Inisiatif penyederhanaan perijinan ini tidak lepas dari kerja kolektif tiga aktor, yakni walikota, Tim Otonomi Daerah, dan masyarakat pengusaha di Kota Probolinggo. Keterlibatan mereka dalam beberapa forum komunikasi bersama, khususnya dalam “Morning Panglima Sudirman Street” (MPSS) mampu mendorong perubahan terhadap mindset birokrasi secara perlahan untuk berkerja lebih efektif.

Dalam perjalanannya, telah terjadi beberapa kali perubahan format kelembagaan dalam pelayanan perijinan, yakni tahun 1999, perijinan di Kota Probolinggo berbentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Setelah berjalan hampir satu tahun, status unit ini dinaikan menjadi Kantor Pelayanan Perijinan (KPP) pada tahun 2000. Selanjutnya pada tahun 2005 berubah status menjadi DPPM (Dinas Perijinan dan Penanaman Modal).  Hingga akhirnya tahun 2008 menjadi Badan Pelayanan Perijinan (BPP) dengan penetapannya sebagai Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP),  khususnya untuk mewujudkan One Stop Service.

Dampak yang dihasilkan cukup signifikan. Dampak langsung dari penyederhanaan perijinan ini adalah meningkatnya jumlah ijin yang masuk. Ini artinya, dengan adanya pelayanan perijinan satu pintu, maka kepercayaan masyarakat untuk mengajukan ijin semakin meningkat. Secara kelembagaan, pola pengelolaan perijinan juga semakin transparan karena semua proses dilalui dalam satu pintu. Sedangkan dari sisi yang lebih besar, penyederhanaan ini telah mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo.

Dalam proses institusionalisasi, pelayanan perijinan di Kota Probolinggo masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu problem yang cukup serius adalah adanya ego sektoral yang masih kuat berpotensi menghambat proses perijinan. Selain itu, ada kebutuhan tersendiri untuk menggabungkan dengan sektor penanaman modal agar pelayanan perijinan bisa lebih komprehensif.

Dari segi prestasi, BPP Kota Probolinggo cukup banyak menorehkan beberapa penghargaan. Menurut KPPOD, Kota Probolinggo menempati urutan ke 3 setelah Blitar dan Lampung Utara dalam hal indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah Tahun 2011. Selain itu, BPP juga pernah mendapatkan penghargaan Otonomi Award tahun 2010. Untuk sertifikasi, pada tahun 2008 telah memenuhi Sertifikat ISO 9001 : 2000 di Bidang Pelayanan Publik dari Komite Akreditasi Nasional / Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM - 008 - IDN). Kemudian pada 2010 diperbaharui dengan penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Unduh Profil Lengkap (296 kB - 581 Download)
PTSP Probolinggo.pdf PTSP Probolinggo.pdf
dientri: 14.12.2011    diakses: 209   

Beri Komentar

Security code
Refresh