Beranda Penyederhanaan Perijinan Mencari Bentuk Perijinan yang Ideal KPAP Kota Makassar
Database Good Practice
Mencari Bentuk Perijinan yang Ideal KPAP Kota Makassar
Sektor Ekonomi
Sub-sektor Penyederhanaan Perijinan
Provinsi Sulawesi Selatan
Kota/Kabupaten Makassar
Institusi Pelaksana Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP)
Kategori Institusi Pemerintah Kota
Kontak Jalan Urip Sumoharjo No.8 (Kompleks Gabungan Dinas)
Sungai Raya 78391
Mitra Ombudsman Kota Makassar, Canadian International Development Agency (CIDA), Bandung Trust Advisory Group (B-trust), dan Indonesian Netherland Association (INA)
Peneliti dan Penulis Erwin Endaryanta dan Handam

Mengapa program/kebijakan tersebut muncul?
Wilayah Makassar yang strategis sangat cocok untuk banyak investasi, sehingga perlu adanya pelayanan perijinan yang serba pasti.

Apa tujuan program/kebijakan tersebut?
Mengkondisikan iklim investasi di daerah melalui penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan kualitas layanan

Bagaimana gagasan tersebut bekerja?
Adanya kerangka regulasi dan dirumuskan paket kebijakan perbaikan investasi melalui Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dengan One Stop Service (OSS) yang berupaya memberikan pelayanan perizininan sebaik mungkin

Siapa inisiatornya? Siapa saja pihak-pihak utama yang terlibat?
Walikota Makassar, Walikota Ilham Ilham Arief Sirajuddin

Apa perubahan utama yang dihasilkan?
Kemudahan dan kepastian waktu perizinan, dengan semakin meningkatnya masyarakat yang melakukan perizinan

Siapa yang paling memperoleh manfaat?
Masyarakat dan Pelaku Usaha


Deskripsi Ringkas

Jamak diketahui banyak orang bahwa dan prosedur proses perijinan begitu sulit dan berbelit-belit. Birokrasi negara, dalam hal ini Pemda, dirasa sangat lamban dalam memberikan pelayanan perijinan. Tidak ada kepastian waktu dan biaya membuat mekanisme perijianan berlangsung penuh intrik KKN. Pihak pemohon dengan mudah menggunakan jasa calo atau menggunakan uang pelicin. Begitu juga dengan pegawai perijinan, banyak diantara mereka yang melanggengkan kondisi buruk semacam itu. 

Melihat kondisi tersebut, maka dilakukan terobosan inovasi kebijakan perizinan oleh Pemerintah Kota Makassar. Terobosan ini dimulai dengan kebijakan politik level walikota yang secara berkelanjutan dipertahankan untuk menghadirkan pelayanan publik bidang perizinan yang semakin baik di Kota Makassar. Kemudian, penataan desain kelembagaan –walaupun sampai dengan sekarang masih mencoba untuk menemukan bentuk yang tepat,– telah membawa pola dan mekanisme perizinan yang memenuhi kreteria, yakni kepastian waktu, prosedur pelayanan, biaya dan keseluruhan proses yang berorientasi pada pelayanan publik. Secara bertahap, reformasi ini menjadi dasar dari kehadiran Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP). Secara substantif kantor ini telah diakui oleh berbagai stakeholder mampu mencapai pola one stop service yang cukup memadai. Di samping itu, jumlah perizinan yang naik secara signifikan telah menjadi petanda kinerja lembaga ini. Walaupun proses institusionalisi dan pengelolaan tantangan reformasi birokrasi bidang perizinan ini belum berakhir, capaian yang telah digapai oleh pemkot Makassar menunjukkan sumbangan KPAP dalam menghadirkan iklim investasi dan mendorong pembangunan ekonomi Kota Makassar semakin baik.

Pelayanan yang telah dilakukan oleh Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat) ini telah banyak menorehkan berbagai penghargaan. Pada tahun 2008, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) menganugrahkan piagam penghargaan Citra Pelayanan Prima. Kemudian di tahun 2010, Samsat Kota Makassar kembali meraih Piagam Penghargaan Citra Pelayanan Prima dari Menpan serta mendapatkan lisensi ISO 9001-2008 dalam National Qulity Assurance World Class Performance.

Menariknya dari kasus perijinan ini, di tengah pelaksanaan sistem perijinan yang boleh dibilang bagus, telah muncul inisitif baru untuk melakukan perbaikan. Kalangan LSM, Ombudsman, dan beberapa aktor Pemda terlibat dalam inisiasi perbaikan yang akan dilakukan. Mereka telah merancang roadmap tentang reformasi dalam layanan perijinan kelak. Terobosan macam inilah yang akan menghindari stagnasi atau penurunan kualitas dari layanan.

Unduh Profil Lengkap (398 kB - 571 Download)
KPAP Makassar.pdf KPAP Makassar.pdf
dientri: 5.6.2012    diakses: 241   

Beri Komentar

Security code
Refresh